Ex Staf Khusus Menteri ESDM : Jangan Gunakan APBN Untuk Bailout Jiwasraya

said didu : Jangan Gunakan APBN Untuk Bailout Jiwasraya

Ex Staf Khusus Menteri ESDM 2014 - 2016 dengan keras menentang  adanya ide melakukan bailout  ataupun Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN Jiwasraya. Apalagi bailout tersebut menggunakan APBN. Menurutnya, apa yang terjadi di Jiwasraya adaah perampokan BUMN.  Pria kelahiran Pinrang, 2 Mei 1962  ini  memproklamirkan dirinya sebagai "Manusia Merdeka". Beliau adalah sosok yang sangat konsisten dalam membela kepentingan rakyat dan berani mengkritisi jika ada kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di sisi lain, Pemerintah justru menaikkan iuran BPJS, mengurangi subsidi listrik dan gas dan sebagainya. Melalui  Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, per 1 Januari 2020, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan memang sudah resmi naik sebesar 100 persen. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Kenaikan iuran BPJS ini sangat memberatkan bagi para pesertanya.




Kerugian  dan Kesalahan Jiwasraya

Kerugian Jiwasraya sendiri mencapai angka yang sangat fantastis yaitu 13.7 triliun. Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Adapun  dua  tersangka lainnya adalah petinggi perusahaan swasta, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisari PT Trada Alam Tbk Heru Hidayat. Kelima tersangka kasus Jiwasraya tersebut sudah dijebloskan ke dalam rumah tahanan. 

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) yang melakukan audit Jiwasraya, PT AJS (Jiwasraya) melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Proses ual-beli saham  juga dilakukan dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized lost. Menurut BPK, praktik seprti ini merupakan aksi window dressing.  Jual-beli  saham juga dilakukan dengan pihak-pihak tertentu dengan cara negosiasi agar bisa memperoleh harga tertentu yang diinginkan,.

Selain itu, kesalahan lain Jiwasraya  adalah melakukan investasi pada saham tertentu yang menyalahi aturan, yaitu  melebihi ketentuan alokasi investasi sebesar 2,5% dan investasi langsung pada saham-saham tertentu yang tidak likuid dengan harga yang tidak wajar.

Tidak Adil Untuk Rakyat

Adalah sangat tidak adil, jika kerugian BUMN ditalangi dengan APBN dengan apapun skemanya, sementara rakyat harus menanggung biaya hidup yang terus naik karena pencabutan subsidi oleh pemerintah.

Semoga Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR RI segera terbentuk agar bisa segera menguak apa yang sebenarnya terjadi di BUMN.

Photo credit : twitter @msaid_didu
Baca Juga

No comments:

Powered by Blogger.